Copyright 2019 - DISTANPHP KAB. PAMEKASAN Email : distanphp@gmail.com
  • Kopri

  • Panen Raya Padi 2018

  • Hari Santri

  • Adipura

  • Pamekasan 488

Pada Hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Kodim 0826 Pamekasan menyelenggarakan kegiatan “ PEMBINAAN KETAHANAN PANGAN ” bersama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan bertempat di Balai Penyuluhan Pertanian DISTANPHP Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

Tujuan diadakan Kegiatan tersebut adalah untuk melakukan pembinaan ketahanan pangan kepada segenap prajurit TNI AD khususnya yang bertugas pada Kodim 0826 Pamekasan, dan Penyuluh Pertanian serta Mantri TANI se kabupaten Pamekasan agar siap untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagai pilar perekonomian bangsa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di wilayah masing-masing. Kegiatan tersebut diikuti oleh total 217 peserta, diantaranya Para Mantri Tani dan Penyuluhan Pertanian dari 13 Kecamatan wilayah Pamekasan serta Babinsa Jajaran Kodim setempat.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Mayor Arh. Iwan Apwan Pasi Wanwil Staf Teritorial Korem 084/BJ, Bapak Achmad Muzaki, S.P selaku Kasi Produksi Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan serta Para Danramil Jajaran Kodim 0826/Pamekasan.

Mayor Arh. Iwan Apwan Pasi Wanwil Staf Teritorial Korem 084/BJ menyampaikan bahwa pangan merupakan komoditas yang sangat penting dan strategis bagi Bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dan masyarkarat, dan juga dikatakan bahwa “Berbagai upaya telah diprogramkan dan dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, serta berbagai pihak pelaku pertanian namun akibat dampak perubahan iklim atau pemanasan global yang berkepanjangan, ditambah dengan makin tingginya tingkat kebutuhan pangan dan semakin terbatasannya lahan pertanian yang semakin sempit disertai dengan bencana alam menyebabkan terganggunya produktifitas pangan nasional, sehingga mendorong pemerintah guna melaksanakan perubahan paradigma kebijakan pembangunan nasional di bidang pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan”. ditambahkan kemudian “Tugas TNI sesuai Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) Point b Operasi Militer Selain Perang Sub Point 9, Membantu tugas Pemerintahan di Daerah, melalui fungsi utama pembinaan teritorial penyelenggaraan upaya dan usaha membantu memenuhi pangan sebagai kebutuhan pokok masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta berbagai pihak pelaku pertanian untuk dapat tercapainya ketahanan pangan,”.

Kasi Produksi Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan Achmad Muzaki, S.P menyampaikan, Keberhasilan Dalam Budidaya Tanaman Pangan  ditentukan oleh 4 Faktor :

  1. Manusia :
    1. Petani dan Keluarganya harus mempunyai ILMU tentang GAP (Good Agricultural Practices) Praktek budidaya yang baik
    2. PPL atau Mantri Tani : Petugan Lapangan yang senantiasa mendampingi dan mengajarkan GAP atau Inovasi baru dalam budidaya kepada petani dan keluarganya
    3. TNI MoU antara Mennteri Pertanian dan KASAD Permentan RI No. 14 tahun 2015 ttg Pedoman Pengawalan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Bintara Pembina Desa dalam Rangka Upaya Khusus Penigkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai.
  2. Tanah / Lahan : Tanah Komposisi Unsur Tanah Pertanian yang baik (ketebalan lapisan 30 cm atau lapisan olah) :
    1. 45 % Unsur Mineral : Unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman : Unsur Makro : Carbon (C), Oksigen (O), Hidrogen (H), Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Calsium (Ca), Magnesium (Mg), Sulfur (S) Unsur Mikro : Besi (Fe), Borium (Bo), Mangan (Mn), Tembaga (Cu), Seng (Ze) Molibdenum (Mo), Khlor (Cl),
    2. 5 % Benda Organik : sisa tanaman atau hewan yang mati (Rekomendasi dari BPTP 2 ton per Ha),
    3. 25 % Air (tanpa air tanaman akan mati),
    4. 25 % Udara untuk pernafasan akar
  3. Tanaman Sehat
    1. Benih : bersertifikat, varietas unggul
    2. Persemaian
    3. Penanaman
    4. Pemeliharaan : Pemupukan, Pengairan, Penyianga
  4. Mahluk Hidup Lainnya : Ada hama penyakit dan musuh alami Contoh : Tikus X Ular

Setelah kegiatan pengarahan/teori pembinaan ketahanan pangan, kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan Praktek yang dilakukan pada 2 (dua) lokasi :

1. Praktek Menanam Padi di persawahan dalam bentuk model/demplot/pilot projek Tanaman Padi Kodim 0826/Pamekasan bertempat di Lahan Balai Penyuluhan Pertanian          Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu.

2. Praktek menanam Tanaman Hortikultura (Cabai) bertempat di Lahan Makodim 0826/Pamekasan.

Sumber(diolah dari berbagai sumber, post admin 4121)

Pada Hari Kamis Tanggal 15 Maret 2017 Bertempat di Pendopo Ronggosukowati Kabupaten Pamekasan, FORKOMPIMDA Kabupaten Pamekasan menyambut Kedatangan Tamu rombongan Kementerian PPN/BAPPENAS dan Kementerian Perdagangan & Luar Negeri (DFAT) Australia.

Tujuan kunjungan tersebut terkait dengan  implementasi model kolaborasi Swasta Pemerintah untuk peningkatan pendapatan petani jagung. Diharapkan dari Kunjungan tersebut dapat meningkatkan motivasi para petani Kabupaten Pamekasan untuk terus berkreasi dan berjuang meningkatkan produksi dan produktivitas pertaniannya serta mewujudkan tercapainya swasembada pangan khususnya jagung dl Kabupaten Pamekasan.

Perlu diketahui bahwa sasaran tanam jagung periode bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 seluas 38.032 ha sedangkan realisasi tanam sampai dengan minggu II bulan Maret 2017 seluas 36.180 ha (95,13 %) dan sisa tanam seluas 1.525 ha akan tertanam di minggu ke III dan IV bulan Maret 2017 sedangkan sasaran tanam untuk periode bulan April sampai dengan bulan September 2018 seluas 387 ha. adapun sasaran produksi jagung tahun 2017 sebanyak 86.750 ton pipilan kering.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengapresiasi dan mengucapkan  Terima Kasih kepada PT. DUPONT dan PRISMA yang telah melakukan kolaborasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan melalui Demo Mini Jagung di Desa Potoan Laok Palengaan Kabupaten Pamekasan untuk memberi contoh langsung kepada petani sehingga petani dapat melihat, mengamati dan membedakan antara Jagung Lokal dengan Jagung Hibrida, dengan harapan perilaku petani berubah yang awalnya menggunakan benih jagung lokal ke benih jagung hibrida. (Sumber : AR/421 Distanphp Umum 2018)

 

Permintaan padi (beras) terus meningkat seiring dengan laju pertambahan penduduk. Laju pertumbuhan jumlah penduduk masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan produksi padi nasional, di sisi lain luas baku lahan sawah dan kualitasnya cenderung menurun akibat konversi lahan dan faktor faktor lainnya.

Oleh karena itu upaya peningkatan produksi padi harus terus dilakukan melalui berbagai terobosan peningkatan produksi dan produktivitas. Menyadari strategisnya komoditas beras tersebut, maka pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan peningkatan produksi padi. Guna mendorong pencapaian tersebut diperlukan strategi, langkah operasional, kerja keras dan cerdas serta dukungan instansi terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan “Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Padi Tahun 2018” untuk mengoperasionalkan kegiatan tersebut di daerah (Provinsi dan atau Kabupaten/Kota).  Pedoman pelaksanaan ini disusun untuk dijadikan sebagai acuan bagi seluruh pihak yang akan melaksanakan kegiatan padi tahun 2018.

Dengan diterbitkannya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Padi Tahun 2017 ini, diharapkan semua pihak terkait dapat saling berkoordinasi, bersinergi dan menyusun strategi, langkah operasional serta jadwal pelaksanaan sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan tepat waktu dan pada akhirnya sasaran produksi padi tahun 2018 dapat tercapai.

Download disini Budidaya Padi 2017

 

Pada hari Jum’at Tanggal 09 Maret 2018 dilaksanakan Panen Raya Padi (Varietas Inpago 9) dengan sistem tanam Jajar Legowo (Jarwo) seluas 0,4 hektar di lahan kering milik Poktan Sri Agung Mandiri Dusun Berkong Timur Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Acara panen raya padi dihadiri oleh Wakil Bupati Pamekasan Khalil Asy`ari bersama Forkopimda yaitu  Dandim 0826/Pamekasan letkol Inf. Nuryanto, Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin, Kompol T Harahap, Kasi intel Soegeng Prakoso SH, Kepala Pengadilan Negeri Pamekasan Wadji Pramono SH. MH, Muspika Kecamatan Kadur, Danpos Ramil Kadur Serma M. Suaidi, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Pamekasan Ir. Isye Windarti, Seluruh Danramil se Kabupaten Pamekasan, Mantri Tani Supandri ST, Kades Kertagena Tengah M. Suto dan Ketua Kelompok Tani Sri Agung Mandiri M. Zainullah serta warga setempat. Kegiatan panen raya ini berlangsung sejak pukul 09.00 hingga selesai.

Dandim 0826/Pamekasan letkol Inf. Nuryanto dalam sambutannya mengatakan bahwa awal Kegiatan tanam serentak tiga bulan yang lalu melaksanakannya di wilayah Kecamatan Proppo dan diakhiri panen raya di daerah Kecamatan Kadur. "Sebagian di wilayah Kecamatan lain sudah mulai banyak yang panen, saya harap para Babinsa berperan aktif untuk mendampingi panen para petani," katanya. "Tujuan dari kegiatan ini untuk memenuhi Program Pemerintah yaitu ketahanan pangan karena kalau sampai Pemerintah mendatangkan beras dari luar negeri maka jatuhlah martabat bangsa kita dan apabila beras luar negeri masuk ke negara kita maka harga padi dalam negeri akan jatuh harganya," tambah Nuryanto.

Sementara Wakil Bupati Pamekasan Khalil Asy`ari dalam sambutannya mengatakan bahwa panen raya padi ini merupakan nikmat besar yang diberikan oleh Allah yang maha kuasa. "Di ibaratkan Padi yang kita tanam hanya satu butir padi dan hasilnya melimpah ruah, tanaman padi yang kita tanam ini tujuannya untuk tercapainya ketahanan pangan negara dan kita juga menjaga harga diri Bangsa karena selama ini kita masih mengimpor beras dari luar negeri, Menurutnya Bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, namun sangat disayangkan kalau beras masih mendatangkan dari luar negeri.” tuturnya. "Kami berharap dari hasil panen raya padi ini ada sebagian hasil panen petani yang di jual kepada Pemerintah demi terciptanya Swasembada Pangan seperti yang kita harapkan,".

Selanjutnya Wakil Bupati Pamekasan Khalil Asy’ari didampingi Dandim 0826 Pamekasan, Letkol Inf Nuryanto berserta Forkompida menuju lahan sawah yang tengah disiapkan alat mesin pertanian (Alsintan) untuk memanen padi. Alsintan “combine harvester” tersebut berjalan dikendarai Wabup Khalil secara otomatis memanen padi yang sudah kering.

Diketahui, panen raya ini dipantau langsung oleh kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kedatangan tim Penanggung jawab Kementerian Pertanian yang bertugas di wilayah Korem 084 tersebut sengaja hadir ke bawah untuk memastikan terhadap pemanfaatan bantuan Alsintan yang diluncurkan pemerintah pusat.

(Sumber : Suara Jatim Post dan Humas Setda Kab. Pamekasan)

 

Dalam tiga tahun terakhir, berbagai upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam pengendalian harga pangan menunjukkan keberhasilan, seiring  menurunnya pengaruh komponen bahan pangan  terhadap inflasi.

Berbagai regulasi  ditetapkan untuk mengatur dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.  Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana Pemerintah Pusat dan Daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Sebagai komoditas pangan pokok utama di Indonesia, beras mempunyai kedudukan sangat penting dari sisi ekonomi maupun sosial, sehingga terjadinya fluktuasi harga beras akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat.  "Kenaikan harga beras di Indonesia bukan disebabkan rendahnya produksi pertanian.  Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi padi telah berhasil menciptakan kondisi surplus beras pada 3 tahun terakhir ini,"

Hal ini menunjukkan bahwa tata niaga beras mempunyai pengaruh besar terhadap harga beras. Pemerintah berkepentingan menetapkan regulasi untuk menciptakan tata niaga beras yang berkeadilan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras serta penerbitan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras.

Pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras di dalam Permendag 57 Tahun 2017 telah mempertimbangkan struktur biaya yang wajar dalam hal biaya produksi, distribusi, keuntungan seluruh pelaku serta biaya lainnya.  Besaran HET yang telah ditentukan harus menjadi acuan seluruh pelaku usaha dalam pemasaran beras di tingkat eceran.

Dalam peraturan ini, pelaku usaha wajib mencantumkan: (a) Label Medium/Premium pada kemasan; (b) Label Harga Harga Eceran Tertinggi pada kemasan; (c) Ketentuan Harga Eceran Tertinggi dikecual ikan terhadap Beras Medium dan Beras Premium yang ditetapkan sebagai Beras Khusus oleh Menteri Pertanian.  

Permendag Nomor 57 Tahun 2017 juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang menjual harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi dikenai sanksi pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit, setelah  diberikan peringatan tertulis  oleh pejabat penerbit.  

Ketentuan besaran HET beras per wilayah adalah: (a) Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi untuk Medium Rp 9.450/Kg dan Premium Rp 12.800/Kg; (b) Sumatera lainnya dan Kalimantan untuk Medium Rp 9.950/Kg dan Premium Rp 13.300/Kg; (c) NTT untuk Medium Rp 9.500/Kg dan Premium Rp 13.300/Kg; dan (d) Maluku dan Papua untuk Medium Rp 10.250/Kg dan Premium Rp 13.600/Kg.

Pada saat Permendag 57 tahun 2017 berlaku, ketentuan Harga Acuan Pembelian dan Penjualan untuk Komoditi Beras pada Permendag 27 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam peraturan ini,  kualitas beras dibagi 2 kelas mutu, yaitu medium dan premium.  Ketentuan harga jual yang berlaku bagi kedua jenis tersebut mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Permendag 57 Tahun 2017.  "Di luar kedua kelas mutu tersebut, terdapat jenis beras khusus, yaitu beras ketan, beras merah, beras hitam, dan beras khusus dengan persyaratan," 

Termasuk beras khusus dengan persyaratan adalah: beras kesehatan, beras organik, beras indikasi geografis, beras varietas lokal yang telah mendapatkan pelepasan oleh Menteri Pertanian, dan beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.