Copyright 2019 - Custom text here
  • HUT RI

  • PRISMA

  • MENTAN

  • PANCASILA

  • IDHUL ADHA

 

Dalam tiga tahun terakhir, berbagai upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam pengendalian harga pangan menunjukkan keberhasilan, seiring  menurunnya pengaruh komponen bahan pangan  terhadap inflasi.

Berbagai regulasi  ditetapkan untuk mengatur dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.  Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana Pemerintah Pusat dan Daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Sebagai komoditas pangan pokok utama di Indonesia, beras mempunyai kedudukan sangat penting dari sisi ekonomi maupun sosial, sehingga terjadinya fluktuasi harga beras akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat.  "Kenaikan harga beras di Indonesia bukan disebabkan rendahnya produksi pertanian.  Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi padi telah berhasil menciptakan kondisi surplus beras pada 3 tahun terakhir ini,"

Hal ini menunjukkan bahwa tata niaga beras mempunyai pengaruh besar terhadap harga beras. Pemerintah berkepentingan menetapkan regulasi untuk menciptakan tata niaga beras yang berkeadilan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras serta penerbitan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras.

Pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras di dalam Permendag 57 Tahun 2017 telah mempertimbangkan struktur biaya yang wajar dalam hal biaya produksi, distribusi, keuntungan seluruh pelaku serta biaya lainnya.  Besaran HET yang telah ditentukan harus menjadi acuan seluruh pelaku usaha dalam pemasaran beras di tingkat eceran.

Dalam peraturan ini, pelaku usaha wajib mencantumkan: (a) Label Medium/Premium pada kemasan; (b) Label Harga Harga Eceran Tertinggi pada kemasan; (c) Ketentuan Harga Eceran Tertinggi dikecual ikan terhadap Beras Medium dan Beras Premium yang ditetapkan sebagai Beras Khusus oleh Menteri Pertanian.  

Permendag Nomor 57 Tahun 2017 juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang menjual harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi dikenai sanksi pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit, setelah  diberikan peringatan tertulis  oleh pejabat penerbit.  

Ketentuan besaran HET beras per wilayah adalah: (a) Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi untuk Medium Rp 9.450/Kg dan Premium Rp 12.800/Kg; (b) Sumatera lainnya dan Kalimantan untuk Medium Rp 9.950/Kg dan Premium Rp 13.300/Kg; (c) NTT untuk Medium Rp 9.500/Kg dan Premium Rp 13.300/Kg; dan (d) Maluku dan Papua untuk Medium Rp 10.250/Kg dan Premium Rp 13.600/Kg.

Pada saat Permendag 57 tahun 2017 berlaku, ketentuan Harga Acuan Pembelian dan Penjualan untuk Komoditi Beras pada Permendag 27 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam peraturan ini,  kualitas beras dibagi 2 kelas mutu, yaitu medium dan premium.  Ketentuan harga jual yang berlaku bagi kedua jenis tersebut mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Permendag 57 Tahun 2017.  "Di luar kedua kelas mutu tersebut, terdapat jenis beras khusus, yaitu beras ketan, beras merah, beras hitam, dan beras khusus dengan persyaratan," 

Termasuk beras khusus dengan persyaratan adalah: beras kesehatan, beras organik, beras indikasi geografis, beras varietas lokal yang telah mendapatkan pelepasan oleh Menteri Pertanian, dan beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Pada Hari Rabu Tanggal 08 Nopember 2017 pada pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Pertemuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan diadakan Rapat / Pertemuan Koordinasi Penyusunan Progama Penyuluhan Pertanian se Kabupaten Pamekasan.

Rapat ini dipimpin oleh Kasubag Perencanaan DistanPHP dan dihadiri oleh segenap Pejabat Administrasi Eselon III DistanPHP dan Penyuluh Pertanian serta Mantri Tani se Kabupaten Pamekasan. Pertemuan diadakan untuk membahas penyusunan programa penyuluhan pertanian di Kabupaten Pamekasan untuk tahun 2018.

 

Pada perayaan HUT ke 487 Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, menggelar upacara Hari Jadi (Harjad) di halaman kantor pemerintah daerah Jalan Kabupaten, Jumat (3/11/2017) pagi.

Wakil Bupati (Wabup), Khalil Asy’ari yang bertindak sebagai inspektur upacara dengan mengenakan pakaian khas bangsawan Madura tempo dulu, termasuk para pejabat yang hadir dengan pakaian khas Madura.

Selain itu, seluruh rentetan kegiatan upacara menggunakan bahasa Madura halus. Bahkan penyampaikan pidato wabup kepada peserta upacara juga menggunakan bahasa Madura. Hal itu dilakukan untuk menjaga Bahasa Madura agar tidak punah.

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PAMEKASAN 

Mengucapkan 

" SELAMAT HARI JADI "

#### @ KABUPATEN PAMEKASAN KE- 487 @ ####

03 Nopember 2017

 

Pamekasan 27 Oktober 2017 dalam rangka memeriahkan hari jadi provinsi Jawa Timur yang Ke 72 dan menyambut hari Jadi Kabupaten Pamekasan yang ke 487, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DISTANPHP) Kabupaten Pamekasan ikut serta dalam Acara Madura Asonar yang berisi Basar Rakyat dan Pameran KUMKM serta Ekonomi Kreatif Se Wilayah Madura yang Akan berlangsung Selama Tiga hari, dari Tanggal 27 sampai Tanggal 29 Oktober 2017 di Lapangan Sedangdang Kabupaten Pamekasan.

Dalam Pameran tersebut  Distan PHP menampilkan hasil produksi/panen hortikultura dan perkebunan Petani seKabupaten Pamekasan dan Sanren. Dalam kesempatan itu kepala Bakorwil , Wakil Bupati Pamekasan Kholil Asy’ari didampingi Plt. Sekda H. Mohamad Alwi, S.Sos, M.Si turut hadir untuk membuka dan mengunjungi stand peserta pameran.

Silahkan Diklik disini :